Agus W

MENGABAIKAN RUU KEPERAWATAN
DPR TIDAK PEDULI KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

Jakarta 06 Juni 2009, Aksi damai lebih dari 5000 perawat Indonesia kali kedua akan dilaksanakan Senin 08 Juni 2009 dipusatkan di depan gedung DPR MPR RI. Demo kali ini mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Keperawatan (UUK) di tahun 2009. Hal ini didasarkan terhentinya proses UUK yang mana setelah Gerakan Nasional Perawat 12 Mei 2008 Rancangan UUK telah masuk dalam prolegnas tahun 2009, namun hasil rapat koordinasi antara Pimpinan DPR dan Pemerintah belum lama ini tidak memprioritaskan UUK untuk disyahkan tahun 2009.

Apabila tuntutan ini tidak ditanggapi oleh DPR RI maka Perawat Indonesia akan melakukan AKSI MOGOK NASIONAL karena perawat sengaja dibiarkan bekerja tanpa perlindungan hukum yang kuat dan perawat Indonesia tidak mau dijajah oleh bangsa asing yang akan segera masuk ke Indonesia.

Tindak lanjut dari proses undang-undang Keperawatan ini memang perlu dipertanyakan sebab DPR sebagai lembaga tinggi negara yang memproduk peraturan ini tidak lagi peduli dan tidak sungguh-sungguh memperhatikan kesehatan rakyat dan perawat. RUU Keperawatan yang telah masuk dalam prolegnas nomor 26 ditahun 2009 ternyata telah diabaikan dan disia-siakan oleh DPR. Ini adalah sebuah ironi dan bukti ketidak berpihakan DPR kepada rakyat karenanya mengakibatkan rakyat Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dari pelayanan kesehatan di era global dan nasib perawat Indonesia terancam oleh perawat asing.

Perawat Indonesia (lebih dari 500.000) dan merupakan 60% dari total tenaga Kesehatan telah memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia dengan memberi pelayanan di daerah terpencil, perbatasan, desa-desa tertinggal, pulau-pulau terluar dan seluruh tatanan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Masyarakat perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai oleh tenaga perawat yang berkualitas dengan dasar regulasi yang memadai. Disamping itu bagi perawat juga terlindungi dari berbagai resiko kerja dan tuntutan hukum.

Selain dihadapkan pada masalah di atas dengan telah di tanda tanganinya Mutual Recognition Agreement (MRI) di 10 negara ASEAN terutama bidang keperawatan yang akan diberlakukan tahun 2010. Dimana diantara 10 negara ASEAN tersebut hanya 3 negara yang belum memiliki Undang-Undang Keperawatan yaitu; Indonesia, Laos dan Vietnam. Maka dapat dibayangkan bahwa masyarakat Indonesia akan menjadi sasaran empuk tenaga-tenaga kesehatan asing, tenaga perawat dalam negeri terpinggirkan, pengakuan rendah dan gaji yang tidak memadai.

Dengan tidak adanya Badan Regulator Independen (Konsil Keperawatan) ini mengakibatkan pengakuan lulusan keperawatan Indonesia sangat rendah terutama di tingkat Internasional. Rendahnya pengakuan ini lebih disebabkan karena tidak adanya jaminan bahwa perawat asal Indonesia Kompeten di bandingkan perawat Negara lain, Disamping itu dengan tidak adanya Badan Regulator Independen mengakibatkan perawat luar negeri siap menyerbu masuk ke Indonesia tanpa filter, akibatnya ancaman pengangguran terpelajar sudah didepan mata.

Kontak Person

Masfuri, SKp. MN (081318965892)

M. Hadi, SKM. M.Kep (0818488139)

Harif Fadhillah, SKp., SH (08161435752)

Salam Perjuangan ….

Popularity: unranked [?]

Nomor : 228/PP.PPNI/K/VI/2009 13 Juni 2009
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Kegiatan Aksi Damai

Kepada Yth,
Ketua Pengurus PPNI Propinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat
Ketua Pengurus PPNI Kab/ Kota Se Jabodetabek – Banten
Ketua Pengurus PPNI Komisariat Se Jabodetabek – Banten
Pimpinan Institusi Pendidikan Perawat Se Jabodetabek – Banten
Di
tempat

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keperawatan sudah dimulai sejak tahun 1989 dan selanjutnya diajukan kepada Departemen Kesehatan RI. Pada tahun 2005 melalui inisiatif Pemerintah, Departemen Kesehatan mengajukan RUU Keperawatan ke DPR-RI dan telah masuk dalam Prolegnas DPR-RI. Perjuangan Undang-Undang Keperawatan (UUK) terus digulirkan melalui berbagai kesempatan dan akhirnya pada tanggal 12 Mei 2008 dilakukan aksi massa di Gedung DPR/MPR RI dan DPRD seluruh propinsi di Indonesia. Namun, hingga tahun 2009, rapat koordinasi sampai pada akhir masa tugas DPR periode 2004-2009, walaupun rancangan UUK telah masuk PROLEGNAS tahun 2009 dengan nomor urut 26.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami memerintahkan kepada segenap jajaran pengurus dan anggota PPNI Propinsi, PPNI Kab/Kota, PPNI Komisariat se Jabodetabek-Banten serta mahasiswa keperawatan se Jabodetabek-Banten untuk kembali turun ke jalan secara simpatik, menuntut segera disyahkan UUK dalam masa periode 2009.

Tempat Aksi : GEDUNG DEPARTEMEN KESEHATAN RI
Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan
Hari/Tanggal : Rabu/ 17 Juni 2009
Waktu : 09.00-11.00
Kegiatan : – Pengerahan massa perawat dan mahasiswa
- Orasi mimbar bebas yang terkendali
- Aksi teatrikal yang menggambarkan urgensinya UUK

Demi kelancaran dan keamanan kegiatan, kami mohon dapat berkoordinasi dengan Pengurus Pusat PPNI dengan Sdr. Harif Fadhilah, SKp., SH (08161435752) dan Masfuri, SKp., MN (081318965892)

Demikian Rencana Aksi Damai ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Ketua Umum

TTD

Prof. Achir Yani S. Hamid. MN. DNSc

Popularity: unranked [?]